Ketua Forum TKSK Inhil Ucapkan Selamat kepada Pengurus Baru PWI Inhil Periode 2025–2028

 

Indragiri Hilir, Kabarindragiri.com — Ketua Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Indragiri Hilir, Bapadhal, S.Pd.I, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Plt Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Inhil, Andang Yudiantoro, SH, MH, beserta jajaran pengurus periode 2025–2028.

Ucapan tersebut disampaikan menyusul diterbitkannya Surat Keputusan PWI Pusat Nomor: 334-PLP/PP-PWI/2025 tertanggal 14 Mei 2025, yang secara resmi menetapkan susunan kepengurusan baru PWI Inhil. Dalam surat tersebut, Andang Yudiantoro dipercaya memimpin sebagai Ketua, didampingi oleh sejumlah wakil ketua dan pengurus harian lainnya.

“Atas nama keluarga besar Forum TKSK Inhil, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua terpilih Bapak Andang Yudiantoro, SH, MH beserta seluruh jajaran pengurus PWI Inhil periode 2025–2028. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk kemajuan dunia pers, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir,” ujar Bapadhal, Rabu (21/5/2025).

Bapadhal yang juga menjabat sebagai Wakil Perti dan Pengurus DPC PPWI Inhil berharap kepengurusan baru PWI dapat memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk Forum TKSK. Menurutnya, hubungan yang baik antara TKSK dan insan pers akan membawa dampak positif terhadap publikasi berbagai program kesejahteraan sosial di daerah.

“Dengan adanya kolaborasi yang harmonis, kami optimistis kegiatan dan pengabdian para TKSK di lapangan akan lebih diketahui publik. Ini penting agar masyarakat semakin memahami peran TKSK dalam membantu pemerintah menghadirkan pelayanan sosial yang menyentuh langsung ke masyarakat,” tuturnya.

PWI Inhil diharapkan terus menjadi mitra strategis yang profesional dan independen dalam membangun literasi informasi yang sehat serta berimbang di tengah masyarakat.

Pemkab Inhil Minta Pendampingan KPK Cegah Korupsi

 

JAKARTA - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, bertemu dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi antara KPK dan Pemda dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah I.

Bupati Inhil, Haji Herman, mengatakan, pendekatan dengan KPK dalam rangka perkuat langkah preventif agar Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat dicegah sedini mungkin.

"Ini merupakan langkah preventif pencegahan KKN sejak dini," kata Haji Herman, Selasa (20/5/2025) kemarin.

Bupati mengatakan, Pemkab Inhil yang pertama kali menyurati KPK memohon pendampingan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pengawasan.

"Rasanya di Riau ini, baru kita pertama kali yang menyurati KPK, tujuannya untuk memberantas korupsi," ungkapnya.

Sebenarnya, Pemkab Inhil telah menyusun langkah dengan DPRD untuk mengatasi KKN. Pada perencanaan, berupa kewajiban hadirnya Anggota Legislatif pada tiap Musyawarah Rencana Pembangunan agar tahu permasalahan rakyat di dapilnya masing-masing sehingga program yang disusun tepat sasaran.

Pada penganggaran, Pemkab Inhil mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa Hibah dan Pokok Pikiran DPRD disalurkan sesuai aturan berlaku.

"Nah selanjutnya pengawasan kita perketat dengan pemberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Setelah kegiatan fisik selesai dan belum pencairan 100 persen, APIP kita turunkan agar ada jaminan rasa aman bagi OPD,"

"APIP menjadi tempat konsultasi jika ada potensi korupsi dan membantu memberi rekomendasi terbaiknya", jelas Herman melanjutkan.

Pada momen ini, Bupati Herman juga sampaikan persoalan Pemda yang menghadapi defisit anggaran pada dua tahun terakhir. Karena itu, dirinya berharap, melalui perjumpaan dengan KPK ini, tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik.

"Kita harapkan ini menjadi lebih baik." Tutupnya.

Tim Gabungan Tertibkan Badut Pengemis di Tembilahan, Enam Orang Terjaring Razia

 

INHIL, Kabarindragiri.com - Tim gabungan yang terdiri dari personel Polres Indragiri Hilir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir melakukan razia penertiban terhadap sejumlah pengemis yang mengenakan kostum badut di kawasan pusat perbelanjaan Kota Tembilahan, Senin malam (19/5/2025).

Penertiban ini menyasar beberapa titik strategis di sekitar supermarket dan pertokoan yang kerap dijadikan lokasi mangkal para pengemis berkostum. Dari operasi tersebut, tim berhasil menjaring enam orang yang diketahui berasal dari wilayah Tembilahan.

Kepala Satpol PP Indragiri Hilir, melalui Satgas Penertiban, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan Perda tentang Ketertiban Umum dan Pengawasan Terhadap Gelandangan dan Pengemis.

“Keberadaan mereka selain melanggar aturan juga berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, terutama karena lokasi mereka berada di area publik yang ramai,” ujarnya.

Enam pengemis badut yang terjaring langsung dibawa kerumah singgah Dinas sosial untuk didata dan dilakukan pembinaan oleh pihak Dinas Sosial dan Satpol PP selanjutnya dipulangkan ke rumah masing-masing.

Kepala Dinas Sosial Indragiri Hilir ini melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Subowo Radianto, M.Kes juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis di jalan, karena hal itu justru memperpanjang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

“Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi dengan tidak mendukung praktik ini. Jika ingin membantu, salurkan melalui lembaga resmi yang terpercaya,” tegasnya.

Razia semacam ini akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban kota dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada warga Tembilahan. (Bpdl) 

Usulan Pemberhentian Sementara Kades Nyiur Permai Keritang, Hasan Ditunjuk Sebagai PLT

 

Kabarindragiri.com, Keritang — Suasana ruang pertemuan Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pagi tadi terasa lebih tegas dari biasanya. 

Dalam rangka menjaga roda pemerintahan desa dan pelayanan publik tetap berjalan, Badan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nyiur Permai menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dengan agenda penting pemberhentian sementara Kepala Desa Muhammad Ismail. 

Dipimpin langsung oleh Ketua BPD, Andi Maming, musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa, kepala dusun, serta anggota BPD ini menghasilkan keputusan strategis demi menjaga roda pemerintahan desa tetap berjalan.

Keputusan pemberhentian ini tidak diambil secara gegabah oleh BPD melainkan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa (BPD).

BPD mewakili aspirasi masyarakat desa memaparkan empat poin utama yang menjadi dasar rekomendasi tersebut diantaranya, Muhammad Ismail dinilai gagal menyelesaikan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2024, sebesar Rp.408.468.867.-yang berpengaruh besar terhadap penyusunan APBDes 2025.

Selain itu, Hingga 16 Mei 2025, APBDes belum juga diposting atau disahkan. Akibatnya, sejumlah program penting terhambat, termasuk pembayaran siltap perangkat desa, insentif RT/RW, honor kegiatan Magrib Mengaji, insentif Posyandu, insentif linmas, penerima BLT Dana Desa, dan penyertaan modal untuk BUMDes,ketahanan pangan dan lain lain 

Ditambah lagi, Ismail disebut tidak berada di tempat dan tidak menjalankan tugas pemerintahan desa, sehingga berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan publik.

Berbagai upaya klarifikasi dan teguran baik secara lisan maupun tertulis telah dilakukan BPD, namun tidak mendapat respons dari yang bersangkutan.

Dalam musyawarah yang sama, Hasan Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Nyiur permai secara resmi ditunjuk sebagai PLT Kepala Desa Nyiur Permai. Penunjukan ini bersifat darurat untuk memastikan stabilitas pemerintahan desa tidak terganggu.

BPD telah melayangkan rekomendasi resmi kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Camat Keritang agar proses pemberhentian sementara ini berjalan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi kami harus mendahulukan kepentingan masyarakat luas,” ujar Andi Maming, Sabtu (17/5/2025).

“Kami berharap dengan kepemimpinan sementara Hasan, roda pemerintahan desa kembali berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat dapat segera pulih.”

Warga Desa Nyiur Permai kini menantikan langkah cepat dari pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti rekomendasi ini, sembari berharap pemulihan administrasi dan pelayanan desa segera terealisasi.

Desa Sumber Makmur Jaya Gelar Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih

 

Teluk Belengkong– Pemerintah Desa Sumber Makmur Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pada Jumat (17/5/2025) 

Musyawarah yang berlangsung di balai desa tersebut dihadiri oleh ,Kepala Desa Sumber Makmur Jaya, Arif Muktiyono, S.H.,tokoh masyarakat, aparat desa, serta perwakilan dari unsur pemuda dan kelompok tani

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan koperasi.

Dalam sambutannya, Arif Muktiyono menegaskan pentingnya koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara kolektif.

 “Koperasi ini akan menjadi milik bersama, dikelola bersama, dan hasilnya juga untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Koperasi Merah Putih dirancang untuk bergerak dalam bidang simpan pinjam dan usaha produksi, dengan prioritas pada sektor pertanian dan usaha mikro masyarakat desa. Proses pembentukan koperasi ini ditargetkan rampung dalam beberapa pekan ke depan, termasuk tahapan legalitas dan penyusunan struktur kepengurusan.

Musdesus ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara panitia pembentukan dan warga yang hadir, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait bentuk usaha koperasi yang akan dijalankan.

Langkah ini diharapkan menjadi awal kebangkitan ekonomi masyarakat Desa Sumber Makmur Jaya melalui semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi berbasis koperasi.